.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Budi Pramono S.IP, M.Si. (PM-Jatmo)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Budi Pramono menegaskan, keberadaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) merupakan wujud nyata dari kemandirian ekonomi desa.
Melalui lembaga ekonomi lokal ini, pemerintah kalurahan mampu mengelola usaha, memanfaatkan aset, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
“BUMKal bukan sekadar lembaga usaha, tapi instrumen penting bagi kalurahan untuk berdikari secara ekonomi. Kami dorong setiap kalurahan memiliki BUMKal yang kuat dan berorientasi pada kesejahteraan warga,” ujar Budi Pramono, Selasa (28/10/2025).
Salah satu contoh nyata, kata Budi, adalah Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, yang kini mewakili DIY dalam Lomba Desa Tingkat Nasional Regional II Jawa-Bali. Banyuraden dinilai berhasil mengembangkan inovasi dan kinerja pemerintahan kalurahan, termasuk pengelolaan BUMKal yang produktif dan berdaya saing.
Lomba desa yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini akan berlangsung secara daring pada Rabu, 29 Oktober 2025, dengan paparan Lurah Banyuraden pukul 13.55–14.10 WIB dan dilanjutkan sesi wawancara oleh tim juri pusat.
Menurut Budi, tema lomba tahun ini yaitu “Ketahanan Pangan Nasional Dimulai dari Swasembada Pangan”, sejalan dengan arah kebijakan penggunaan Dana Desa.
Berdasarkan Permendes No. 2 Tahun 2024 dan Kepmendesa No. 3 Tahun 2025, minimal 20% Dana Desa diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan.
“Di Sleman, dari total Dana Desa sebesar Rp127,35 miliar, sekitar Rp25,47 miliar dialokasikan untuk program ketahanan pangan di 86 kalurahan. Sebanyak 82 kalurahan sudah melaksanakannya melalui BUMKal atau BUMKal bersama,” jelasnya.
Melalui BUMKal, berbagai bidang usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, hortikultura, dan perdagangan barang serta jasa dikembangkan sesuai potensi lokal. Produk yang dihasilkan antara lain buah-buahan, ikan, telur, kambing, beras, serta distribusi pupuk.
“Diharapkan BUMKal dapat menjadi mata rantai dalam sistem produksi dapur MBG (Menuju Banyuraden Gemilang), sehingga ekonomi kalurahan benar-benar berputar dari dan untuk warga. Di situlah letak kemandirian ekonomi desa,” tutur Budi.
Ia menambahkan, modal BUMKal minimal 51% berasal dari pemerintah kalurahan, sementara sisanya bisa berasal dari masyarakat. Model ini dinilai memperkuat partisipasi warga sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga ekonomi di tingkat lokal.
“Banyuraden telah menunjukkan bahwa BUMKal yang dikelola secara transparan dan inovatif bisa menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus simbol kemandirian kalurahan. Kami berharap semangat ini menular ke seluruh kalurahan di Sleman,” pungkasnya. (atm)
