.
Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji (kiri), bersama para narasumber dan peserta FGD Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (31/7/2025). (PM-ist)
Patmamedia.com (YOGYAKARTA) – Strategi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat kalurahan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah DIY di ruang rapat Gedung Pracimasana lantai 2, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (31/7/2025).
Dalam forum tersebut, Lurah Condongcatur, Dr. Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP tampil sebagai narasumber dengan materi bertajuk “Strategi Implementasi PUG: Kebijakan dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kalurahan”.
Reno memaparkan bagaimana komitmen dan langkah konkret Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam perencanaan pembangunan.
“PUG bukan sekadar konsep, tapi harus menjadi prinsip kerja yang diinternalisasi dalam penyusunan program dan anggaran di tingkat kalurahan,” tegas Reno.
Ia menjelaskan, kebijakan PUG di Condongcatur diterjemahkan melalui penyusunan PPRG yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Menurutnya, keberhasilan implementasi PUG sangat bergantung pada kesadaran kolektif perangkat kalurahan, sinergi dengan lembaga masyarakat, serta dukungan teknis dari pemerintah daerah.
Sementara itu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Faishol Muslim, menyampaikan PUG merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai regulasi nasional maupun internasional.
"Implementasi PUG merupakan prasyarat dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan inklusif," ujar Faishol dalam sambutannya.
Dalam FGD ini selain Reno hadir pula sejumlah narasumber lain, di antaranya Prof. Alimatul Kiptiyah yang memaparkan peta masalah PUG di DIY dan strategi penyelesaiannya; perwakilan dari Bapperida DIY yang membahas strategi implementasi PUG di Pemda DIY.
Selain itu, Forum LSM turut memaparkan peran masyarakat sipil dalam membangun kebijakan PUG di daerah.
Paparan dari akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menekankan, masalah gender di DIY bersifat multi-dimensi dan berakar pada struktur serta kultur sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi.
PUG tidak seharusnya dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi bagi pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Adapun lima rekomendasi utama yang disampaikan adalah:
- Political will yang kuat dari pimpinan daerah.
- Kebijakan yang terintegrasi dengan pendekatan ekonomi (Economic Care).
- Kolaborasi pentahelix yang nyata dan terukur.
- Penguatan data terpilah gender sebagai dasar penyusunan kebijakan yang valid.
- Call to action untuk menguatkan perspektif progresif dalam mewujudkan DIY yang istimewa dan berkeadilan gender untuk semua.
FGD ini bertujuan untuk menghimpun masukan terkait strategi implementasi PUG di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk tantangan, persoalan, dan peran LSM/ormas dalam mendukung kebijakan tersebut.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, kalurahan, LSM, dan akademisi yang aktif dalam isu kesetaraan gender di DIY. Diharapkan hasil FGD menjadi dasar perumusan regulasi yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.(atm)
