.
Bupati Harda Kiswaya menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DIY. (PM-ist)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola keuangan daerah dengan menjadi pemerintah daerah pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DIY.
Penyerahan LKPD dilakukan langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, kepada Kepala BPK Perwakilan DIY di Kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Senin (12/1/2026).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Sleman Susmiarto, Inspektur Daerah Kabupaten Sleman Anton Sujarwa, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, serta jajaran terkait.
Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan, penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan lebih awal sebagai bagian dari strategi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2026.
Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi wujud kepatuhan, kedisiplinan, dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
“Terima kasih kepada pak Sekda beserta jajaran yang telah menyelesaikan laporan ini dengan cepat. Ini sesuai yang saya harapkan, ini bentuk pertanggungjawaban saya selaku Bupati sebagai good government,” ucapnya.
Harda berharap LKPD Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Diketahui, Pemkab Sleman telah meraih opini WTP sebanyak 14 kali berturut-turut.
“Ya pasti (berharap mendapat WTP). Itu bagian dari tanggung jawab kami secara moral dan bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan DIY, Agustin Sugihartatik, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman atas ketepatan dan kecepatan dalam menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2025, yang menjadi yang paling awal di DIY.
Ia berharap laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“Harapannya laporan keuangan yang disusun ini tidak hanya cepat, tapi juga tepat,” ujarnya.
Agustin juga mengapresiasi capaian Pemkab Sleman yang telah 14 kali berturut-turut meraih opini WTP.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta komitmen kepala daerah dalam mengelola keuangan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman. (Atm)*
Editor: WijatmaTS
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung konten kami.
